DPR minta gas Masela untuk domestik

Minggu, 27 Oktober 2013 Sindonews.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta alokasi pemerintah mengalokasikan seluruh produksi gas Blok Masela di Laut Arafura, Meluku untuk memenuhi kebutuhan domestik.

"Pemerintah jangan lagi berpikir gas untuk diekspor. Mulai saat ini, seluruh gas hanya untuk dalam negeri," kata Anggota Komisi VII DPR Totok Daryanto di Jakarta, Minggu (27/10/2013).

Menurut dia, Komisi VII DPR akan memperjuangkan seluruh gas alam cair Masela untuk kepentingan domestik. "Ini sudah masalah politik, Kalau gas tetap diekspor, sementara domestik masih teriak kekurangan seperti ini, maka saya yakin banyak pihak akan marah dan pemerintah ini makin tidak populer," katanya.

Blok Masela dioperasikan perusahaan asal Jepang, Inpex Masela Ltd dengan rencana produksi 2,5 juta ton LNG mulai 2018-2019.Lebih jauh dia mengatakan, jangan lagi pemerintah beralasan keekonomian lapangan maupun keterbatasan infrastruktur, sehingga gas diekspor.

Dia menjelaskan, alokasi gas ke dalam negeri akan memberikan dampak positif bagi perekonomian dan juga kemakmuran yang lebih besar dibandingkan ekspor. Sejumlah keuntungan jika gas untuk domestik seperti mengurangi subsidi listrik, memenuhi kebutuhan pupuk untuk ketahanan pangan, harga produk manufaktur yang lebih murah, hingga menciptakan lapangan kerja.

Keuntungan besar itu didapat, tambahnya, dikarenakan harga gas yang jauh lebih murah dibandingkan minyak. "Dengan keuntungan yang besar itu pula membuat Jepang, Korea, dan China mau mengimpor gas dengan harga tinggi. Jadi, kenapa kita malah mengekspornya," katanya.

Totok juga mengatakan, pemerintah jangan semata membandingkan harga ekspor yang lebih tinggi dibandingkan domestik. "Selain dampak perekonomian dan kemakmuran yang lebih besar, harga gas mesti dilihat selama 20 tahun. Harga gas untuk domestik bisa dibuat rendah di awal, kemudian naik bertahap, sehingga tetap memenuhi keekonomian lapangan," katanya.

Demikian pula untuk alasan ketersediaan infrastruktur. Mulai saat ini, pemerintah mesti mendorong pembangunan infrastruktur gas, sehingga ketika Masela berproduksi pada 2019, infrastruktur sudah tersedia.

(gpr)

From "ekbis.sindonews.com"



Komisi VII DPR Desak Pemerintah Pertahankan Blok Mahakam

17 - oktober - 2013

KBRN, Malang : Pemerintah didesak agar tidak meneruskan pengelolaan Blok Mahakam kepada asing, yakni Total E&P Indonesie dan juga Inpex yang hampir 45 tahun menguasai minyak di Kalimantan Timur itu.

"Kontrak itu jangan diperpanjang, karena sudah 45 tahun dikuasai asing, waktu selama itu sudah masa yang panjang untuk studi," kata Totok Daryanto, anggota Komisi VII DPR RI, disela-sela peresmian sekolah dasar (SD) As Salaam, di Malang, Rabu (16/10/2013).

Politisi PAN ini mengatakan, jika pengelolaan minyak di Mahakam masih dikelolakan kepada asing, maka pemerintah sudah tidak lagi mempunyai harga diri, karena Blok Mahakam merupakan titik dimana nasionalisasi sumber energi lain dapat dikelola oleh negara.

"Fraksi PAN sepakat stop perpanjangan kontrak asing, serahkan ke BUMN, tak harus dikelola Pertamina. Pemerintah bisa saja membuat BUMN baru untuk pengelolaan tersebut," paparnya.Selain itu Totok juga tidak peduli dengan statement Wamen ESDM yang menyatakan bahwa sekitar 90 persen sumur yang berada di Blok Mahakam berisi air dan bukan lagi minyak."Meskipun berisi air, Mahakam harus kembali kepada pemerintah," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Total E&P Indonesie dan Inpex sudah mengakhiri kontraknya di Blok Mahakam pada tahun 2017. Menurut aturan main sebagaimana dalam UU No 22 tahun 2001, maka kedua kontraktor tersebut masih bisa memperbarui kontrak 5-10 tahun kedepan. Namun hingga kini pemerintah masih belum memutuskan apakah memperpanjang kontraknya atau tidak. (Awang/DS/HF)

From "www.rri.co.id"



DPR RI Desak Kasus The Rayja Batu Segera Dituntaskan

15 - oktober - 2013

Malang (beritajatim.com) - Kasus pembangunan hotel The Rayja di atas sumber mata air Gemulo tak kunjung selesai. Warga yang didukung oleh Komnas HAM dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) terus melakukan penolakan atas pembangunan hotel tersebut, bahkan kini prosesnya telah melalui jalur hukum.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi VII DPR RI, Totok Daryanto mendesak agar kasus tersebut segera dituntaskan. Pasalnya, kasus yang menuai protes keras dari warga menyangkut permasalahan lingkungan. "Masalah ini sudah bertahun-tahun, tetapi tetapi tak kunjung menemui titik temu. Untuk itu, harus segera diselesaikan, " kata Totok saat ditemui di sela acara peletakan batu pertama pembangunan SD As-Salam Arjosari Kota Malang, Selasa (15/10/2013).

Politisi PAN ini mengungkapkan, guna menyelesaikan persoalan lingkungan ini, pemerintah kota Batu diminta segera melakukan peninjauan ulang terhadap dampak lingkungan (amdal) yang selama ini masih menjadi polemik antara warga dan investor. "Warga selama ini menyayangkan keluarnya dokumen UKL-UPL pembangunan hotel tersebut tanpa disertai adanya Amdal terlebih dahulu," tuturnya.

Menurutnya, jika bangunan dibangun tanpa mempertimbangkan amdal, maka dikhawatirkan bangunan hotek justru akan merusak lingkungan, berupa penurunan debet air sumber. "Kalau debet air menurun, akan berdampak negatif bagi warga. Selama ini sumber Gemulo merupakan salah satu pemasok air di wilayah Kota Batu dan Kota Malang. Sehingga bangunan tidak boleh mengganggu mata air apapun itu, saya tak membenci pembangunan, namun dari pantauan kami hotel itu sudah mengganggu mata air," tegasnya. [num/kun]

From "www.beritajatim.com"



Totok Daryanto : Program LCGC Kebijakan Baik, Dilakukan Pada Waktu Yang Salah

25 - Sep - 2013

Jakarta. Seputar Nusantara. Pada tahun 2013 ini, program produksi mobil murah dan ramah lingkungan atau dikenal dengan Low Cost and Green Car (LCGC) semakin mendekati kenyataan. Menurut Budi Darmadi, Dirjen Industri Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, bahwa pada tahun 2013 ini produksi LCGC ditargetkan mencapai 40 ribu unit.

Menurut H. Totok Daryanto, SE., Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional), bahwa program mobil murah dan ramah lingkungan ini merupakan kebijakan yang baik tetapi dilakukan pada waktu yang salah. Sama seperti ketika harga BBM dinaikkan, mestinya sudah sejak lama BBM dinaikkan, tetapi mengapa menaikkan BBM saat menjelang bulan puasa Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, sehingga beban ekonomi menjadi sangat berat.

" Nah sekarang ini, ketika isu kemacetan dan juga belum tersedianya transportasi massal yang baik, baik itu di Ibukota Jakarta maupun di daerah, tiba- tiba muncul program mobil murah. Bahkan saya menyaksikan di kota-kota besar lainnya sudah menyerupai Jakarta. Jadi kemacetan ini sudah menjadi kendala dan penyakit di kota- kota besar seluruh Indonesia. Di Malang, Surabaya, Bandung dan bahkan Bogor, saya mendapati kemacetan," ungkap Totok Daryanto kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR- Senayan, pada Selasa 24 September 2013.

Lebih lanjut Totok menjelaskan, jadi mestinya kemacetan diatasi dulu, kalau transportasi massal sudah berjalan dengan baik, maka kemudian kebijakan LCGC akan diterima oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Karena sebenarnya LCGC ini memang sudah lama dirindukan oleh golongan menengah kebawah. Dari dulu masyarakat complain mengapa mobil harganya mahal, sementara di negara- negara lain harga mobil sudah murah. Dan sekarang ini akan dilaksanakan program LCGC.

" Pertimbangan mobil murah atau LCGC ini karena disamping efisien, murah juga ramah lingkungan. Kemudian ini diberi insentif. Jadi momentumnya saja yang tidak tepat mengadakan LCGC, mestinya transportasi massal diperbaiki terlebih dahulu, baru mobil murah diluncurkan. Jadi ini tujuan yang baik, tetapi dilaksanakan pada waktu yang tidak tepat," tegas Totok Daryanto.

Totok memaparkan bahwa, pandangan adanya diskriminasi antara golongan kaya dan golongan menengah kebawah, dia menegaskan mestinya dari dulu LCGC ini diadakan di Indonesia. Mengapa baru sekarang dilaksanakan disaat isu kemacetan sedang disorot? Disaat Pemprov DKI Jakarta sedang berupaya mengatasi kemacetan dengan program monorail, mass rappid transportations (MRT), kemudian tiba- tiba muncul isu mobil murah dan itu didukung dengan publikasi yang sangat luar biasa sehingga menjadi daya tarik masyarakat." Ini menjadi seolah- olah mensabotase program mengatasi kemacetan, jadi ada kesan seperti itu. Kita menghimbau agar persoalan mengatasi kemacetan ini betul- betul menjadi fokus pemerintah. Jangan getol menggulirkan mobil murah yang seolah- olah berpihak kepada rakyat kalangan bawah, tapi mengabaikan masalah kemacetan, karena problem kemacetan merupakan tanggung- jawab pemerintah. Jadi kita tidak menentang kebijakan LCGC ini, tapi yang kita desak adalah bagaimana pemerintah segera mengatasi problem kemacetan lalu- lintas," ungkap Totok.

" Kalau kita lihat, LCGC ini kan dari merk- merk mobil asing. Dan kita juga harus menkaji dengan kritis, apakah komponen- komponen LCGC itu impor? Nah kalau impor berarti akan menekan devisa kita. Itu juga menjadi kebijakan yang salah lagi. Sementara rupiah kita tertekan dengan dollar, ekspor kita juga sudah devisit, ditambah lagi dengan impor komponen LCGC ini, kalau komponennya dari luar. Jadi mestinya banyak persyaratan yang harus dipenuhi ketika program LCGC ini akan digulirkan," pungkas Totok Daryanto dipenghujung wawancara. (Aziz)

From "www.seputarnusantara.com"

Judul Berita