RUU Desa - Masa Jabatan Kades Bisa Tiga Periode

JAKARTA-

21 september 2013

Poin krusial dalam pembahasan Rancangan Undang- Undang (RUU) tentang Desa mulai menemukan titik temu. Salah satunya terkait dengan batasan periode jabatan kepala desa yang telah disepakati maksimal tiga kali masa jabatan.

"Periode jabatannya enam tahun, dan disetujui bisa tiga periode," kata anggota Pansus RUU Desa Totok Daryanto di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Dia menjelaskan, pada Kamis (12/9) siang Pansus menggelar rapat tertutup untuk membahas dan sinkronisasi beberapa hal. Mengapa disepakati periode masa bakti kepala desa hingga tiga kali dengan per periode enam tahun, Totok menjelaskan karena pertimbangan karakter masyarakat desa.

Menurut dia, karakter masyarakat desa yang komunal sangat menjunjung asas kekeluargaan. Dengan kemungkinan bisa tiga kali masa jabatan, diharapkan hal itu bisa menjamin stabilitas pemerintahan desa. "Namun meski masa bakti bisa panjang, bukan berarti kepala desa bebas berkuasa," ujarnya. Dia menjelaskan, fungsi kontrol oleh masyarakat dan demokrasi tetap harus dijaga.

Artinya, setiap enam tahun sekali ada pemilihankepaladesa." Kepala desa yang berkinerja buruk pasti tidak akan terpilih lagi," ujarnya. Dia menambahkan, selain akan dikontrol oleh masyarakat melalui kinerjanya, RUU Desa juga mengatur keberadaan Badan Perwakilan Desa. Badan tersebut, kata dia, semacam majelis yang mengontrol dan mengawasi kinerja kepala desa.

Anggota Pansus RUU Desa dari Fraksi PKS Agoes Poernomo mengatakan, pembahasan RUU Desa sebenarnya sudah masuk tahap akhir. Poin yang belum ada titik temu tinggal alokasi dana dari APBN ke setiap desa. "Kita dari Pansus sekarang maunya berapasaja, yangpentingadaalokasi ke setiap desa, tetapi pemerintah belum setuju," katanya.

rahmat sahid

From "koran-sindo.com"



Rekomendasi Kementerian LH, IMB The Rayja Harus Dicabut

September 12, 2013

Perjuangan masyarakat peduli mata air sumber Umbul Gemulo menolak pembangunan Hotel The Rayja berbuah. Kementerian Hidup (KLH) mengeluarkan rekomendasi kepada Wali Kota Batu terkait pembangunan Hotel The Rayja di Jl Raya Punten. Surat rekomendasi KLH bernomor B-9430/Dep.V/LH/HK/08/2013 perihal rekomendasi tindak lanjut pembangunan Hotel The Rayja Batu. Surat yang dikeluarkan tanggal 28 Agustus 2013 itu ditujukan kepada Wali Kota Batu. Dalam surat KLH berisi dua persoalan yang harus dipatuhi Wali kota. Pertama, usaha proses kegiatan pembangunan dan usaha hotel The Rayja Batu Resort wajib memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

Tida tepat hanya dengan dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL). Kedua, menyetujui penghentian sementara kegiatan pembangunan, untuk selanjutnya terhadap penanggung jawab usaha pembangunan hotel diperintahkan segera menyusun amdal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Surat rekomendasi KLH dibawa anggota Komisi VII DPR RI, Totok Daryanto untuk disampaikan kepada warga Bulukerto di kantor Dusun Cangar, Selasa (3/9/2013). Sekitar 100 warga pun antusias mendengarkan isi rekomendasi itu. Seperti diketahui, warga Desa Bulukerto, Bumiaji, Sidomulyo, Pandanrejo menolak investor membangun hotel di sekitar sumber mata air Umbul Gemulo di Jl Raya Punten. Warga khawatir pembangunan hotel itu merusak sumber air. Sementara, warga lima desa itu menggantungkan lahan pertanian, kebutuhan hidup dari sumber Gemulo. Warga sudah mengadukan kepada KomnasHAM, KPP Jatim, DPRD Kota Batu, Dewan Sumber Air Jatim, Ombudsman, tapi rekomendasi semua lembaga itu untuk menghentikan tidak pembangunan dan mencabut IMB The Rayja tidak digubris Pemkot Batu. (C) http://surabaya.tribunnews.com/

From "http://walhijatim.or.id"



Fungsi kontrol dewan hanya berjalan sekitar 20 persen saja

Minggu, 08 September 2013 19:32 WIB

LENSAINDONESIA.COM: Tiga fungsi DPR, yaitu kontrol, bugeting dan legeslasi, selama ini dianggap tidak berjalan secara baik. Kalau pun ada, hanya berjalan sekitar 20 persen. "Fungsi kontrol saja yang berjalan selama ini hanya 20 persen. Apalagi fungsi lainnya," ungkap anggota DPR RI Komisi VII, Totok Daryanto, Minggu (8/9/2013).

Padahal, tandas anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanah Nasional (PAN) ini, status sebagai anggota DPR itu merupakan perwakilan dari rakyat. Berangkat dari dasar pemikiran semacam itu, seharusnya anggota DPR memperjuangkan hak-hak rakyat yang diwakili secara maksimal. Dia mengaku, pihaknya sudah berupaya secara maksimal untuk memperjuangkan persoalan-persoalan yang berpihak pada rakyat. Namun, sangat susah untuk merealisasikannya.

Alasannya, karena sistem yang terkadang sulit untuk dihindari dan ditembus. Apalagi, bila bercermin pada situasi dan kondisi perpolitikan saat. Meski begitu, kata anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Daerah Istimewa Yogjakarta (DIY) ini, kedepan bukan berarti dibiarkan pasrah pada situasi dan kondisi. Masih menurut Totok, kedepan harus diperjuangkan lebih maksimal lagi. Harapannya, agar semua fungsi dewan itu bisa berjalan efektif hingga 100 persen. Baik itu fungsi kontrol, budgeting maupun legislasi.

Maka, dia berjanji akan melakukan terobosan khusus saat menjadi anggota DPR RI dari Dapil Malang Raya pada tahun 2014 nanti. Diantara, melakukan pendataan dan penggalian informasi terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat Malang Raya, meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu. "Dengan melakukan pendekatan pada masyarakat di Malang Raya ini saya yakin semua persoalan bisa ter-record dengan baik. Hal itu, tentunya bisa menjadi modal untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat secara maksimal," pungkasnya. @aji lensa indonesia.

From "www.lensaindonesia.com"



Kemen LH Setujui Penghentian The Rayja

Rabu, 04/09/2013 10:01 WIB

Pengaduan Forum Masyarakat Peduli Mata Air (FMPMA) melalui Totok Daryanto, anggota Komisi VII DPR RI direspon cepat oleh Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LH) RI. 28 Agustus 2013 lalu, Kemen LH mengirimkan surat rekomendasi tindak lanjut pembangunan Hotel The Rayja Batu nomor B-9430/Dep.V/LH/HK/08/2013 kepada Walikota Batu, Eddy Rumpoko...

Bangunan hotel yang berjarak hanya 150 meter dari sumber air Gemulo tersebut dinyatakan oleh Kemen LH telah melanggar pasal 62 ayat 2 huruf B tentang peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan pasal 38 huruf B Perda Kota Batu Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu tahun 2010 - 2030. Mengingat Sekretaris Daerah Kota Batu tanggal 21 Juni 2013 telah mengeluarkan surat penghentian aktifitas pembangunan pendirian hotel maka Kemen LH menyampaikan rekomendasi kepada Walikota Batu sebagai berikut, Pertama, untuk proses kegiatan pembangunan dan usaha Hotel The Rayja wajib memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal). Tidak tepat hanya dengan dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL).

Kedua, Menyetujui penghentian sementara kegiatan pembangunan Hotel The Rayja Batu untuk selanjutnya terhadap penanggungjawab usaha pembangunan Hotel The Rayja diperintahkan untuk segera menyusun amdal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Surat Rekomendasi ini dibacakan oleh Totok di depan warga sekitar sumber air Gemulo yang berkumpul di Balai Dusun Cangar, Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Selasa (3/9). Dalam kesempatan itu, anggota Komisi 7 DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini meminta semua mematuhi surat rekomendasi tersebut. Pemkot Batu harus menegakkan surat rekomendasi tersebut, begitu juga dengan pelaksana proyek. "Patuhi hukum itu sebenar-benarnya, kalau direkomendasikan dihentikan ya harus dihentikan, buat amdal. Kita akan mengawal pembuatan amdal, jangan amdal-amdalan," kata Totok. Totok mengatakan ia akan terus mendampingi warga dalam permasalahan ini, hingga warga akan mendapatkan apa yang diinginkannya. "Kemenangan akan berpihak pada yang benar," tukas Totok.

Usai membacakan rekomendasi tersebut, Totok menyempatkan diri berdialog dengan warga. Salah satu pertanyaan dilontarkan oleh Purnawan, aktivis lingkungan yang membantu advokasi warga. "Masyarakat sudah sering dibohongi, surat rekomendasi Kemen LH ini sangat membantu. Yang ingin saya tanyakan, seandainya Pemda dan pelaksana proyek membangkang bagaimana ?," tanya Purnawan. Menjawab pertanyaan itu, Totok mengatakan Pemkot Batu berkewajiban menindaklanjuti sesuai dengan surat rekomendasi tersebut. "Jika tidak direalisasikan, warga dapat melaporkan kepada PTUN dengan mengacu bukti yang ada," ujar Totok. Haji Rudi, tokoh masyarakat berharap Pemkot Batu benar-benar mentaati surat Kemen LH tersebut. "Kita berharap Pemkot Batu memihak warga, kita khawatir pembangunan hotel itu akan mempengaruhi kelestarian sumber air Gemulo," katanya.
Editor : Muhammad Dhani

From "www.memoarema.com"

Judul Berita