Wali Kota Belum Terima Rekomendasi KLH

Rabu, 4 September 2013 20:48 WIB

SURYA Online, BATU -

Wali Kota Eddy Rumpoko akan mempelajari rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), soal izin pembangunan hotel The Rayja di Jl Raya Punten Kecamatan Bumiaji. "Saya belum menerima (rekomendasi). Nanti kalau sudah membacanya, saya akan teliti dan mempelajari dulu isinya. Kalau memang ada seperti itu, kami tanggapi positif secara menyeluruh, tidak parsial," kata Eddy di Masjid Al Umaro' Balai Kota Batu, Rabu (4/9).

Politisi PDIP itu berharap, meski ada perbedaan pendapat antara warga dengan investor, suasana Kota Batu tetap kondusif. Pemkot tidak memiliki kepentingan apapun dari pembangunan The Rayja. "Kami hormati investor yang membangun, kami juga menghormati kepentingan masyarakat yang berjuang agar sumber mata air tetap lestari. Semua kita hormati," ungkapnya. Di sisi lain, Eddy menilai surat rekomendasi KLH tetap dihormaati. Ia tidak mempermasalahkan, kalau pun ada persyaratan analisis dampak lingkungan (amdal) yang harus dipenuhi untuk mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB). "Tapi sekarang eranya otonomi daerah, kewenangan ada di kepala daerah. Kami akan menyelesaikan dengan baik-baik," ujarnya.

Sebelumnya, surat rekomendasi KLH bernomor B-9430/Dep.V/LH/HK/08/2013 perihal rekomendasi tindak lanjut pembangunan Hotel The Rayja Batu. Surat yang dikeluarkan tanggal 28 Agustus 2013 itu ditujukan kepada Wali kota Batu langsung. Dalam surat KLH, berisi dua persoalan yang harus dipatuhi wali kota. Pertama, usaha proses kegiatan pembangunan dan usaha hotel The Rayja Batu Resort wajib memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal. Tida tepat hanya dengan dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL).

Kedua, menyetujui penghentian sementara kegiatan pembangunan, untuk selanjutnya terhadap penanggungjawab usaha pembangunan hotel diperintahkan untuk segera menyusun amdal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Surat rekomendasi KLH dibawa anggota Komisi VII DPR RI, Totok Daryanto, untuk disampaikan kepada warga Bulukerto di kantor Dusun Cangar, Selasa (3/9/2013). Sekitar 100 warga pun antusias mendengarkan isi rekomendasi itu.

Penulis: Iksan Fauzi
Editor: Adi Agus Santoso

From "surabaya.tribunnews.com"



Demi Mata Air Umbul Gemulo

SURYA Online, BATU -Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengeluarkan rekomendasi kepada Wali Kota Batu Eddy Rumpoko (ER) terkait pembangunan hotel The Rayja dan disambut gembira warga sekitar sumber mata air Umbul Gemulo yang menolak pembangunan hotel sekitar sumber air.

Selasa (3/9/2013), di Kantor Dusun Cangar Desa Bulukerto, warga mendengarkan anggota Komisi VII DPR RI, Totok Daryanto membacakan isi rekomendasi KLH. Setiap kalimat rekomendasi KLH disambut tepuk tangan warga.

Salah satu warga Bulukerto yang ikut hadir, Rudi berharap Wali kota mengindahkan rekomendasi KLH. Hati kepala daerah yang diusung PDIP itu didoakan semoga tersentuh dan mendukung rakyat.

"Mudah-mudahan Wali kota tersentuh hatinya mendukung rakyat. Kami tidak anti pembangunan. Pembangunan di Kota Batu sudah baik, tapi masyarakat membutuhkan air," ucap Rudi, warga Bulukerto usai acara pembacaan rekomendasi.

Warga lainnya, Arif Nugroho kepada warga yang datang mengungkapkan, masyarakat harus mengawal rekomendasi itu sampai Wali Kota menindaklanjuti. Jika tidak ditindaklanjuti hingga tiga pekan ke depan, maka warga harus siap turun jalan lagi.

"Kita tidak memiliki kepentingan apa-apa, kecuali air," katanya diamini warga.


Penulis: Iksan Fauzi
Editor: Wahjoe Harjanto

From "surabaya.tribunnews.com"



The Rayja Tabrak RTRW Nasional

BATU-Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meminta Wali Kota Batu Eddy Rumpoko melaksanakan rekomendasi untuk menghentikan proyek Hotel The Rayja. Sebab dari hasil kajian KLH, proyek ini melanggar sejumlah aturan. KLH menilai, hotel yang dibangun di Jalan Raya Punten, Kecamatan Bumiaji, sekitar 150 meter dari sumber mata air Gemulo telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) No 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Pasal 36 huruf b Perda Kota Batu No 7/2011 tentang RTRW Kota Batu tahun 2010-2030.

KLH juga telah menyampaikan surat rekomendasi kepada Wali Kota Batu Eddy Rumpoko untuk menghentikan proyek hotel ini. Salah satu poin penting dalam surat tersebut adalah kewajiban pengembang memiliki dokumen analisa mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal), bukan hanya dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantuan lingkungan hidup (UKL-UPL).

"Mugkin waktu itu wali kota khilaf sehingga langsung menyetujui IMB-nya. Sekarang sudah ada surat rekomendasi KLH. Sebagai pejabat negara, beliau wajib mematuhinya," tegas anggota Komisi VII DPR RI Totok Daryanto. Menurut dia, bila pembangunan hotel The Rayja masih terus berlanjut dan wali kota tidak segera menghentikan, warga atau elemen masyarakat lain bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas penerbitan izin pembangunan hotel ini oleh wali kota.

"Tanggal 4 Juli 2013, tim KLH bersama Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jatim dan Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Batu sudah meninjau lokasi sumber mata air Gemulo dengan lokasi proyeknya. Lalu pada 1 Agustus, perwakilan KLH, BLH, dan KLH Kota Batu bertemu dengan pakar lingkungan Universitas Brawijaya (UB), UMM, dan Unmer Malang. Hasilnya, para ahli itu menyimpulkan bahwa pembangunan hotel telah melanggar PP dan Perda Kota Batu," ungkap dia. Kordinator Forum Masyarakat Peduli Mata Air (FMPMA) Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji H Rudi menyatakan, dalam waktu dekat ini dia segera mengumpulkan warga Desa Bulukerto untuk membahas masalah surat rekomendasi dari KLH.

Yang jelas anggota FMPMA akan mengawal surat KLH itu hingga Wali Kota Batu Eddy Rumpoko bersedia melaksanakan rekomendasi di dalamnya. "Tergantung warga, apakah cukup melalui perwakilan atau seluruh warga Bulukerto ingin datang menumui wali kota. Kami akan musyawarahkan dulu masalah itu dengan warga," jelas dia.

Dari pengamatan KORAN SINDO JATIM, saat ini pembangunan hotel The Rayja masih terus berlangsung. Agar masyarakat tak menganggu, pemilik hotel memasang pagar tembok setinggi tiga meter di pintu gerbang proyek.

Kabag Humas, Kota Batu Ismail A Gani saat dikonfirmasi, belum mengetahui isi surat dari KLH. "Kami belum membaca isi suratnya. Kalau memang ada, wali kota pasti akan mempertimbangkannya agar bisa segera ditemukan jalan keluarnya," tandas Ismail.
Editor : maman adi saputro

From "www.koran-sindo.com"



Wali Kota Harus Cabut Izin The Rayja

Kementerian Lingkungan Hidup Turunkan Rekom

BATU, SURYA - Perjuangan masyarakat peduli mata air sumber Umbul Gemulo yang menolak pembangunan Hotel the Rayja akhirnya mendapatkan angin segar. Kementerian Lingkungan Hidup (LH) mengeluarkan rekomendasi (rekom) kepada Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko (ER), terkait pembangunan Hotel The Rayja di Jalan Raya Punten.

Surat rekomendasi Kementerian LH itu bernomor B-9430/Dep.V/LH/HK/08/2013 perihal rekomendasi tindak lanjut pembangunan Hotel The Rayja Batu. Surat yang dikeluarkan tanggal 28 Agustus 2013 itu ditujukan langsung ke Wali Kota Batu.

Rekomendasi Kementerian LH itu berisi dua persoalan yang harus dipatuhi Wali Kota ER. Pertama, usaha proses kegiatan pembangunan dan usaha Hotel the Rayja Batu Resort wajib memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Tidak tepa hamya demham dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL).

Kedua, menyetujui penghentian sementara kegiatan, dan untuk selanjutnya penanggung jawab usaha pembangunan hotel diperintahkan segera menyusun Amdal sesuai peraturan perundang-undangan. Surat rekomendasi Kementerian LH itu dibawa anggota Komisi VII DPR RI, Totok Daryanto untuk disampaikan kepada warga Bulukerto di kantor Dusun Cangar, Selasa (3/9). Sekitar 100 warga pun antusias mendengarkan isi rekomendasi itu.

Seperti diketahui, warga Desa Bulukerto, Bumiaji, Sidomulyo, dam Desa Pandanrejo menolak investor membangun hotel di sekitar sumber mata air Umbul Gemulo di Jalan Raya Punten. Warga merasa khawatir pembangunan hotel itu merusak sumber air. sementara, warga lima desa itu menggantungkan lahan pertanian dan kebutuhan hidup dari sumber Gemulo.

Warga sudah mengadukan kepada komans HAM , KPP Jatim, DPRD Kota Batu, Dewan Sumber Air Jatim, Ombudsman, tetapi rekomendasi semua lembaga itu untuk menghentikan pembangunan dan mencabut IMB The Rayja tidak digubris Pemkot Batu.

Jangan Membangkang

Wali Kota ER diharapkan tidak membangkang dengan rekomendasi dari Kementerian LH itu. "Rekomendasi itu bersifat mengikat secara hukum. Wali kota harus melaksanakan, jangan membangkang. Ini negara hukum, jangan sampai ada negara dalam negara," tegas Totok kepada puluhan warga Bulukerto yang menolak pembangunan hotel di kantor Dusun Cangar Desa Bulukerto sembari disambut tepuk tangan warga, kemarin sore. Menurut Totok, terbitnya surat rekomendasi Kementerian LH itu berarti izin mendirikan pembangunan (IMB) yang diterbitkan Pemkot Batu harus dicabut. Kalau tidak, maka masyarakat bisa menggugat ke Pegadialan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Surat ini bisa menjadi bahan gugatan dan akan kuat. Sebab, pembangunan hotel itu memang tidak ada Amdal-nya dan melanggar Undang-undang Lingkungan Hidup," ucap Totok. Kementerian LH menerbitkan rekomendasi setelah, tim beranggotakan Kementerian LH, Badan Lingkungan Hidup KOta (BLH) Jatim, Kantor LH Kota Batu turun ke lapangan [ada 4 JUli 2013 lalu. Setelah itu ditindaklanjuti rapat dengan pakar dari Universitas Gajah Mada, Universitas Brawijaya, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Merdeka Malang, serta Pusat Sumberdaya Air Tanah dan Geologi Lingkungan ESDM pada 1 Agustus 2013.

"Inti rapat, prngrmbangan mrlanggar PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Perda Kota Batu NO7/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah," ujar Totok.

Totok adalah anggota Komisi VII DPR RI yang ikut memperjuangkan sumber mata air untuk warga sekitar sumber Umbul Gemulo di Jalan Raya Punten. Dia juga mendatangkan Kementerian LH turun ke Batu untuk menganalisa pelanggaran aturan oleh Pemkot Batu. (iks)

Tiap Kalimat Disambut Tepuk Tangan Warga

Turunnya rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup (LH) terkait penghentian dan pencabutan izin mendirikan bangunan (IMB) pembangunan Hotel The Rayja disambut gembura warga sekitar sumber mata air Umbul Gemulo. Selasa (3/9) di kantor Dusun Cangar, Desa Bulukerto, warga mendengarkan Anggota Komisi VII DPR RI, Totok Daryanto, membacakan isi rekomendasi dari Kementerian LH itu. Warga begitu antusias mendengarkan pembacaan rekomendasi itu. Bahkan setiap kalimat dari rekomendasi Kementerian LH itu disambut tepuk tangan warga. Salah seorang warga Bulukerto yang ikut hadir, Rudi, berharap Wali Kota ER mengindahkan rekomendasi Kementerian LH. Hati kepala daerah yang diusung PDIP itu didoakan semoga tersentuh dan mendukung rakyat.

"Mudah-mudahan wali kota tersentuh hatinya mendukung rakyat. Kami tidak anti-pembangunan. Pembangunan di Kota Batu sudah baik, tetapi masyarakat membutuhkan air," ucap Rudi usai acara pembacaan rekomendasi.

Warga lainnta, Arif Nugroho, dengan mengungkap masyarakat harus mengawal rekomendasi itu sampai wali kota menindaklanjuti. Jika diotindaklanjuti hingga tiga pekan kedepan, maka warga harus siap turun ke jalan lagi. "Kita tidak memiliki kepentingan apa-apa. kecuali air," kata Arif diamini warga.

Terpisah, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Batu, M Syamsul Bakri, mengaku penerbitan IMB The Rayja sudah sesuai prosedur. Pihak The Rayja juga telah mengajukan UKL-UPL yang diterbitkan Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Batu.

Penjelasan saya, bahwa Pemkot Batu melalui perizinan sudah betul. Termasuk UKL-UPL yang diterbitkan KLH sudah ada." kata Syamsul. Keterangan serupa juga telah disampaikan kepada lembaga-lembaga lainnya, seperti KPP Komnas HAM, maupun Ombudsman. "Kebetulan juga saya belum melihat rekomendasi Kementerian LH. Kalau rekomendasi itu bentuknya surat, maka nanti akan balas dengan surat juga," ungkapnya. (iks)

Sumber: Surya (versi cetak)

Judul Berita