"Dewi Keadilan Bukalah Matamu"

07 september 2013

Media lokal di Malang beberapa hari yang lalu memberitakan beberapa kepala desa diperiksa Kejaksaan berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pelaksanaan program persertifikasian tanah rakyat secara gratis atau yang sering disebut PRONA. Saya tercenung membaca berita itu, ingatan saya segera tertuju kepada kegiatan kunker yang saya lakukan di Desa Lebakharjo, Kecamatan Ampel Gading, di awal pekan ini. Di dusun Licin yang memiliki pantai indah di pesisir selatan pulau Jawa itu, sambil menikmati ikan bakar segar ketika sedang makan bersama warga dusun Licin dan Pak Kades, terjadilah dialog soal PRONA sebagai berikut.

Warga dusun: "Bapak DPR dan Bapak Kepala Desa, yang kami perlukan mendesak sekarang ini adalah persertikasian tanah-tanah kami. Kami khawatir, semakin lama tanah-tanah kami tidak bersertifikat akan semakin pelik urusannya dan mudah menimbulkan salah paham di antara warga. Mohon PRONA dijalankan di dusun kami."

Kepala Desa: "Pokoknya saya tidak berani menjalankan PRONA. Sudah banyak teman-teman kami yang masuk penjara karena melaksanakan PRONA. Program ini gratis, karena itu rakyat tidak boleh dipungut biaya. Tetapi untuk melaksanakannya harus dibentuk tim atau panitia di tingkat desa, tidak mungkin Kepala Desa mengerjakannya sendiri. Persoalan tanah sangat vital dan sensitif, harus dikerjakan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi."

Pak Kepala Desa yang berstatus Plt karena menggantikan Kepala Desa terpilih yang mengundurkan diri itu, dalam dialog tersebut saya lihat benar-benar menunjukkan wajahnya yang serius dan menyimpan kesedihan yang sangat dalam. Mungkin di dalam dadanya sedang terjadi konflik batin yang hebat, di satu pihak ingin menolong rakyatnya dan di lain pihak bayangan jeruji penjara yang pengab mengurungkan niat baiknya.

Sebenarnya di dalam dialog tersebut muncul pula usulan-usulan sebagai solusi, warga pada umumnya mau memberikan iuran ala kadarnya untuk operasional tim di tingkat desa. Namun Kepala Desa tetap tidak berani karena menurut UU Tipikor (UU No. 20 tahun 2001), iuran semacam ini bisa dikategorikan suap atau gratifikasi dan ada ancaman pidananya. Kepala desa yang terjerat kasus PRONA di Indonesia jumlahnya ribuan baik yang sudah diputus maupun yang masih dalam proses hukum.

Program pensertifikatan massal tanah-tanah penduduk pedesaan ini sudah dilaksanakan pemerintah melalui anggaran APBN sejak tahun 1981. Namun hingga tahun 2013 ini tanah bersertifikat di kabupaten-kabupaten di Jawa baru mencapai angka sekitar 30%, apalagi di kabupaten-kabupaten di luar Jawa. Jadi sesungguhnya, program pensertifikatan model PRONA ini harus terus dijalankan dan bahkan perlu dipercepat.

Trend kepala desa tersangkut kasus PRONA yang semakin meningkat, pasti akan berpengaruh terhadap pelaksanaan program PRONA. Pilihan Kades Lebakharjo yang sangat rasional untuk tidak menjalankan PRONA bisa jadi akan menjadi sikap umum para kepala desa. Bila tidak ada kearifan pemerintah untuk menyempurnakan penganggaran program PRONA, dan tidak ada kearifan hukum dalam menangani kasus PRONA, program nasional di bidang pertanahan ini bisa tamat riwayatnya.

Mengamati dengan seksama rincian penganggaran PRONA dan pelaksanaannya, kita dapat mengamati bahwa hampir mustahil program tersebut bisa sukses tanpa keterlibatan tim di tingkat desa yang sudah pasti memerlukan dana operasional. Bagi desa yang kaya, anggaran tim desa tersebut bisa dialokasikan dari kas desa. Tetapi bagi kebanyakan desa pada umumnya, operasional tim desa tersebut harus dicarikan biaya dari luar kas desa. Di sinilah masalahnya, ketika kearifan lokal membuat kesepakatan secara sukarela misalnya memungut jumlah biaya tertentu sebagai biaya operasional tim Prona di tingkat desa, apalagi kalau kesepakatan itu dilegalisasi menjadi keputusan desa yang ditandatangani kepala desa, maka di kemudian hari bisa menjadi temuan yang menjerat para kepala desa sebagai menerima suap atau gratifikasi.

Ada dua catatan penting berkenaan dengan kasus-kasus pidana yang menimpa para kepala desa akibat melaksanakan program PRONA. Catatan pertama, selain memang ada para kepala desa yang menunggangi program PRONA untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain (mereka ini layak dihukum), tetapi banyak pula para kepala desa yang didasari niat baik menolong rakyatnya pada akhirnya berurusan dengan masalah hukum.

Bagi para kepala desa yang disebut terakhir ini, hati kecil kita ingin mengatakan "Dewi Keadilan hendaknya membuka penutup matanya." Memang dalam lambang-lambang keadilan, Dewi Keadilan selalu digambarkan sebagai seorang wanita yang memegang timbangan dan sebilah pedang dengan mata tertutup. Tetapi perlu diketahui suatu ketika Dewi Keadilan berdiri tanpa penutup mata seperti bisa ditemukan di atas gedung pengadilan Old Bailey di London. Di dalam sejarah Islam, Khalifah Umar juga pernah membuat pengecualian dalam penerapan hukum potong tangan ketika ada kondisi-kondisi tertentu sebagai pertimbangan.

Catatan penting kedua, ke depan program PRONA harus disempurnakan dari sisi struktur penganggarannya. Tim PRONA di tingkat desa harus dianggarkan dalam APBN atau melalui APBD dalam bentuk anggaran penyertaan daerah. Dengan demikian tidak ditemukan alasan agar Dewi Keadilan membuka penutup matanya. Kita ingin hukum ditegakkan tanpa pandang bulu tetapi harus disertai prasyarat-prasyarat yang mendukungnya. Mari kita berpihak pada kepentingan rakyat yang merindukan ketenangan batin, di antaranya dengan memberikan sertifikat atas hak-hak tanah yang mereka miliki. Program PRONA harus berhasil tanpa menyisakan korban-korban yang tidak perlu.
H. Totok Daryanto, SE
sumber : malangpost(versi cetak)



Pakde Jangan Kalah dengan Jokowi

31 agustus 2013

Belum lama ini media di Malang mengangkat judul yang membuat hati kita miris (Malang Post, 21/08/13). Sebagian mahasiswa menawarkan menjual ginjalnya untuk keperluan membayar uang kuliah. Sudah pasti ide ini tidak orisinil karena sebelumnya di akhir Juni yang lalu, media nasional mengangkat berita yang sama, Sugianto penduduk DKI menawarkan ginjalnya di bundaran HI untuk bisa menebus ijazah anaknya puluhan juta rupiah. Sehari kemudian, media-media nasional memberitakan Jokowi mengeluarkan koceknya dan selesailah "drama ginjal" itu dengan happy ending. Mungkin teman-teman mahasiswa di UB ingin pula solusi seperti aksi yang dijiplaknya dari ibukota itu.

Kita bersimpati kepada para mahasiswa yang membuat aksi jual ginjal itu. Kita berdoa semoga di negeri Pancasila ini tidak perlu terjadi problem-problem ekonomi (apalagi terkait dengan pendidikan) diselesaikan dengan cara-cara tidak manusiawi (baca: jual ginjal). Kita harus lihat persoalannya secara jernih sehingga bisa memberikan sumbang saran serta solusi. Persoalan panas ini didasari oleh keluarnya Surat Edaran (SE) Rektor UB Nomor 3378/UN10/KU/2013 yang menyatakan bahwa mahasiswa angkatan lama harus melunasi seluruh pembiayaan semester ganjil tahun akademik 2013/2014 tanpa penundaan, keringanan, atau angsuran. Rektor mengambil sikap ini didasari oleh kondisi tunggakan yang dimiliki mahasiswa telah mencapai Rp. 31 Miliar hingga April 2013. Konon kalau tidak ada tindakan tegas manajemen pendidikan di UB akan terganggu karena kekurangan finansial.

Sementara bagi mahasiswa yang tahun-tahun sebelumnya mendapat perlakuan lunak, bisa mengangsur, ada dispensasi, bahkan boleh penundaan dibayar pada semester berikutnya, tiba-tiba sekarang harus lunas, tentu menghadapi masalah. Bagi kalangan mahasiswa yang berasal dari keluarga kelas menengah, pendisiplinan ini mudah dilaksanakan paling-paling menyesuaikan prioritas belanja keluarga. Tetapi bagi mahasiswa berlatar belakang keluarga kelas bawah, pendisiplinan ini benar-benar membuat masalah. Apalagi belakangan ini sebagian besar masyarakat kita sedang mengalami kesulitan ekonomi akibat kenaikan BBM dan inflasi tinggi.

Selanjutnya kita mencatat, ada pintu solusi dibukakan Rektor dengan menunjuk beberapa bank memberikan fasilitas pinjaman agar mahasiswa bisa menganggsur. Ketika bank yang ditunjuk menerapkan manajemen perkreditan standar seperti persyaratan agunan dan bunga pinjaman, maka pintu solusi ini menghadapi masalah baru. Banyak mahasiswa yang memang benar-benar tidak memiliki aset yang bisa diagunkan dan tambahan beban biaya dari bunga pinjaman semakin memberatkan mereka. Jalan mudah yang dapat ditempuh bank adalah dengan memberikan persyaratan lunak, tetapi pasti banyak profesional perbankan yang tidak berani menyimpang dari peraturan BI atau peraturan OJK.

Keterlibatan Jokowi Gubernur DKI dalam menyelesaikan kasus jual ginjal Sugianto yang saya sebut di awal tulisan ini, sebenarnya dimaksudkan untuk mencari inspirasi penyelesaian kasus yang sama di Malang. Setelah saya simak UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ternyata bidang pendidikan juga merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan provinsi. Tentu tidak salah kalau tulisan ini menyarankan, pintu solusi yang sudah dibuka Rektor UB dibuka semakin lebar dengan melibatkan pemerintah provinsi Jawa Timur. Pasangan Gubernur baru hasil pilgub 2 hari lalu, siapa pun pemenangnya mestinya dengan gembira bisa diajak syukuran bersama mahasiswa UB yang sedang kesulitan membayar uang semesteran. Mudah-mudahan tak perlu ada ginjal yang harus dijual.

Dengan menyarankan keterlibatan Gubernur dalam urusan tunggakan uang kuliah mahasiswa UB, tulisan ini tidak berpretensi mengaitkannya dengan APBD Jawa Timur yang 2013 ini besarnya Rp17,5 trilyun. Bandingkan dengan tunggakan mahasiswa UB yang hanya Rp30 milyar. Kita tahu saat ini telah lewat masa pembahasan anggaran perubahan di provinsi, sehingga sulit mencari celah di luar program yang sudah ditetapkan. Tetapi hendaknya diingat, kewenangan Gubernur sangat besar di daerah pemerintahannya, banyak instrumen bisa digunakan. Dari sisi solusi melalui perbankan seperti diperkenalkan Rektor, Bank Perwakilan Daerah Jatim juga bisa menjalankannya. Tentu bank yang dibawah kendali Gubernur itu bisa memberikan persyaratan yang lebih fleksibel bila ada kemauan politik.

Sembari menyampaikan selamat kepada pasangan nomor urut 1, Soekarwo-Syaifullah Yusuf, yang unggul sementara dalam hitung cepat atau quick count yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI), pada pilkada Jatim 29 Agustus 2013, rasanya tidak berlebihan kalau kita memprovokasinya. Pakde Karwo jangan kalah dengan Jokowi. Rakyatmu di Malang ada yang mau jual ginjal!
H. Totok Daryanto, SE
sumber : malangpost(versi cetak)



Jembatan Subhat

24 agustus 2013

Saya tidak sedang berolok-olok menyebut jembatan Soek-Hat (Soekarno Hatta) dengan sebutan "jembatan Subhat". Di dalam ilmu fikih, subhat adalah penyebutan hukum untuk perkara-perkara yang halal dan haramnya itu diragukan dan para ulama biasanya memfatwakan agar yang subhat itu tidak dikerjakan. Masyarakat Malang sekarang sedang menghadapi perkara subhat terhadap jembatan Soek-Hat. Jembatan ini menjadi jantung lalu lintas masyarakat Malang, menghubungkan banyak ruas jalan padat. Usianya sudah melampaui keuzuran umur fisiknya, bebannya juga melebihi kemampuan teknisnya. Masyarakat sudah lama was-was terhadap kemanan jembatan ini ibarat makan barang subhat.

Kini pemerintah melakukan upaya-upaya pengaturan untuk mengurangi beban jembatan. Ini sebuah kepedulian atau lebih tepatnya kewajiban pemerintah Kota Malang untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jalan. Kita appreciate terhadap langkah ini dengan menyisakan catatan bahwa sebenarnya langkah tersebut belum cukup. Masyarakat mengharapkan jembatan subhat tersebut segera ditutup dan dibangun jembatan baru yang representatif.

Selasa kemarin (20/8/13), hampir semua media di Malang memuat headline perkembangan jembatan Soek-Hat. Pemerintah telah merampungkan kajian foreksik dan kabarnya Pemprov sangat serius segera mengerjakan jembatan tersebut. Berita headline yang hampir merata di semua media lokal menunjukkan betapa pentingya fungsi jembatan tersebut. Tetapi sebagian besar pembaca surat kabar (termasuk saya) pasti sangat kecewa karena rasa keingintahuannya terhadap kondisi jembatan "subhat" tidak terpuaskan. Pihak-pihak yang berkompeten terhadap kajian forensik jembatan Soek-Hat bersikap tertutup, tidak transparan mengenai seberapa aman atau seberapa bahayanya jembatan tersebut.

Ketertutupan pejabat negara di zaman reformasi sebenarnya tidak lazim. Mungkin hanya untuk hal-hal yang terkait dengan keamanan nasional, ketertutupan masih dibolehkan. Ketertutupan barangkali juga masih bisa dimengerti bila didasarkan pertimbangan dampaknya yang merugikan masyarakat apabila informasi dibuka. Untuk jembatan "subhat" tidak ditemukan unsur-unsur sebagaimana disebutkan tadi. Ketidaktransparanan para penyelenggara negara justru mengakibatkan meningkatnya rasa was-was masyarakat pengguna jembatan Soek-Hat. Karena tidak memiliki informasi yang akurat, masyarakat tidak bisa membuat pilihan rasional yang terbaik sesuai dengan kepentingan mereka.

Nasihat orang bijak mengatakan ada hukum keseimbangan yang bersifat universal, berlakunya secara otomatis dan alami. Seperti bekerjanya interaksi panas-dingin, demikian pula peristiwa sosial akan selalu mencari keseimbangan baru. Dalam persoalan jembatan "subhat" ini, sebagai sebuah peristiwa sosial dapat diamati bekerjanya interaksi antara masyarakat pengguna, pejabat negara yang tugasnya ngurusi fasilitas umum tersebut, dan jembatan itu sendiri. Dalam hukum keseimbangan, masyarakat dan pejabat negara adalah subjek hidup yang bisa berubah dalam proses berinteraksi, dan jembatan Soek-Hat adalah objek yang menjadi sasaran interaksi. Agar terjadi interaksi alami yang menghasilkan nilai positif dibutuhkan adanya informasi yang benar terhadap objek interaksi. Kesimpulannya adalah, karena tidak tersedia informasi yang akurat mengenai objek-interaksi (jembatan Soek-Hat), maka hukum keseimbangan tidak bekerja optimal untuk mencapai hasil bernilai positif. Dengan kata lain, ketertutupan para pejabat negara tersebut merugikan kepentingan umum.

Mengakhiri tulisan ini, marilah disimak dari sisi peraturan-perundangan yang wajib ditaati oleh setiap warga negara Republik Indonesia. Simakkah UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini menetapkan setiap informasi publik bersifat terbuka dan harus dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik (pasal 2 ayat 1), dan setiap lembaga publik diwajibkan bersifat terbuka (pasal 7 ayat 1). Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00.

Nah.. Sobat-sobatku para penyelenggara negara di Malang, mari direnungkan bersama. Pilihan mana yang terbaik? Memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada publik mengenai status jembatan Soek-Hat, ataukah menutup-nutupinya?
H. Totok Daryanto, SE
sumber : malangpost(versi cetak)

Judul Berita