Pendidikan Politik untuk para Pemimpin

01 Desember 2013

Sejak ribuan tahun yang lalu filosof Yunani kuno Socrates menyarankan bahwa negara harus dipimpin oleh orang-orang yang bijak, yang dipersiapkan dengan baik dan mengatur kebaikan-kebaikan untuk masyarakat. Peringatan Socrates ini kita nukilkan di sini untuk mengingatkan apa yang seharusnya dikerjakan dalam melaksanakan demokrasi bebas di Indonesia. Mungkin tepat dikatakan sekarang ini kita terlena dininabobokan oleh demokrasi. Kita terlalu percaya kalau demokrasi sesuai dengan undang-undang sudah dijalankan sepenuhnya serta merta tujuan negara kita tercapai. Kita mungkin lupa bahwa para teorewan demokrasi sudah mengingatkan sesungguhnya demokrasi adalah pilihan terbaik dari yang terburuk. Jadi, kalau kita hanya mengagung-agungkan demokrasi tanpa adanya upaya yang cerdas untuk menghindari keburukannya demokrasi, maka kita akan dapat sisi buruknya demokrasi saja.

Bukti telah menunjukkan Pemilu bebas di jaman reformasi yang sudah berlangsung tiga kali dan akan keempat kalinya tahun depan, selain buah positif yang diraih bangsa ini seperti kebebasan pers, kebebasan masyarakat menyampaikan aspirasi, kebebasan rakyat untuk memilih pemimpin-pemimpinnya, dan otonomi luas yang memungkinkan rakyat dan pemerintah daerah memiliki prakarsa sendiri untuk membangun daerahnya, masih banyak ikutan buah negatifnya. Secuil data ini cukup mewakili buah negatif tersebut: sejak 2005 hingga 2013 sudah 310 kepala daerah kita yang masuk proses hukum baik gubernur, bupati, walikota, maupun wakil-wakil mereka. Belum lagi dihitung kasus yang menyeret para anggota DPRD baik yang terlibat kasus hukum kepala daerah maupun kasus tersendiri yang dilakukan internal DPRD. Di pusat keadaannya juga tidak lebih baik, mega korupsi terungkap dilakukan oleh eksekutif maupun anggota parlemen.

Last but not least, bandingkan juga kemajuan yang Indonesia capai dewasa ini dengan negara-negara tetangga yang sekitar 20 tahun yang lalu dalam posisi sama sebagai negara berkembang (developing country). Keadaan kita sekarang tertinggal dibanding negara-negara tetangga Malaysia, China, India dan lainnya. Bahkan beberapa pengamat menilai Indonesia semakin kehilangan kemandirian dalam mengelola kekayaan alam yang melimpah. Gambaran ini semua menunjukkan kita sedang memetik buahnya keburukan demokrasi. Gambaran ini sekaligus juga hendaknya menyadarkan kita bahwa menjalankan demokrasi secara legal formal walaupun secara prinsip sudah benar (pemilu mencerminkan hak kedaulatan rakyat), tidak cukup untuk mengantarkan kemajuan bangsa kita menuju cita-cita kemerdekaan.

Sistem demokrasi sebagai pilihan terbaik dari yang terburuk seharusnya menyadarkan kita bahwa menjalankan demokrasi mesti ada muatan bagaimana menghilangkan sisi buruknya itu. Rakyat yang berdaulat dalam memilih tidak bisa disalahkan ketika hasil pilihannya ternyata bukan pemimpin yang ideal. Bagaimana memilih yang ideal kalau calon yang dipilih tidak ada yang ideal sementara proses pemilihan itu harus berlangsung karena ini adalah hajatan negara yang harus terlaksana karena perintah undang-undang? Di pihak lain juga terdapat bias-bias perspektif karena pengaruh teknologi pencitraan yang semakin canggih dengan adanya lembaga-lembaga profesional yang menjadi konsultan pemenangan pemilu dari para kandidat pemimpin dalam kompetisi Pemilu yang bebas.

Kalau saja setiap calon yang dipilih adalah figur-figur berkualitas yang telah dipersiapkan dengan baik, niscaya setiap pilihan akan mendapatkan figur yang baik. Mungkin inilah jalan keluar yang bisa dilakukan untuk mensiasati sisi keburukan sistem demokrasi. Jadi sesuai dengan UU no 8 tahun 2012, di mana peserta pemilu adalah partai-partai politik yang mengajukan calon-calon pemimpin untuk dikompetisikan, maka seharusnya proses seleksi dijalankan oleh partai-partai politik sehingga setiap calon pemimpin mempunyai kapasitas sebagai pemimpin. Sudahkan setiap partai politik melakukan hal ini? Inilah PR kita bersama dan tidak ada kata terlambat kalau kita sadar dan mau melakukan perbaikan. Pemilu akan terus ada dalam mekanisme lima tahunan. Kalau dalam Pemilu 2014 kondisi ini belum terwujud adalah tugas kita untuk mendorong agar pada pemilu-pemilu berikutnya dapat dijalankan. Kita perlu menjalankan pendidikan politik untuk para pemimpin yang sekarang sedang menakodai partai-partai poliitik.

Dengan demikian saran Socrates agar negara hanya dipimpin oleh orang-orang bijak yang dipersiapkan dengan baik tetap berjalan dalam sistem demokrasi yang bebas. Biarkan rakyat bebas memilih sesuai dengan hati nuraninya, tidak boleh disalah-salahkan seperti dalam ungkapan "pemimpin adalah cerminan rakyatnya." Janganlah ketika banyak pejabat publik tersandung masalah hukum yang disalahkan rakyat yang memilihnya, seolah-olah pejabat korup karena mental para pemilihnya juga korup. Sistem demokrasi yang bebas itu seperti pasar, rakyat pemilih itu seperti konsumen yang bebas belanja. Partai politik peserta pemilu ibarat pemilik kios yang menjajakan barang-barang untuk dijual. Asal ada jaminan setiap barang yang dijajakan di dalam pasar memenuhi standar kualitas yang layak, konsumen selalu dapat barang yang baik sesuai dengan kebutuhan dan seleranya. (Penulis adalah anggota DPR RI 2 periode dari fraksi PAN)


H. Totok Daryanto, SE
sumber : malangpost(versi cetak)



Kunci Sukses: Mengenali Diri Sendiri

4 november 2013

Kalau ada pertanyaan apakah Anda ingin sukses? Pasti seratus persen orang yang mendapat pertanyaan ini akan menjawab "Yes!" Tetapi ketika pertanyaan tersebut dilanjutkan gambaran sukses seperti apa yang Anda inginkan? Ternyata tidak setiap orang bisa menjawab dengan lancar. Apalagi kalau pertanyaannya mengerucut sebutkan satu saja gambaran sukses itu? Jawabannya tambah sulit dan terkadang sekelompok orang yang ditanya seratus persen tidak mempunyai jawaban yang mantap.

Sejak ribuan tahun yang lalu filsuf Yunani Socrates mengajarkan "kenalilah dirimu sendiri". Pelajaran tua ini sebenarnya menjadi kunci pembuka sukses. Dalam iklim persaingan ketat di jaman globalisasi ini, sulit dibayangkan seseorang bisa unggul dalam persaingan kalau tidak mengenali kemampuan diri sendiri. Ibarat dalam sebuah pertandingan sepak bola kalau Anda tidak mengenali kaki kiri apa kanan yang menjadi andalan maka sulit mengambil eksekusi yang tepat sehingga Anda sukses menciptakan goal.

Setiap manusia mempunyai bakat bawaan sejak lahir, mempunyai pengalaman sepanjang usia dijalani, dan ada bentuk terakhir kemampuan menonjol yang dimilikinya. Merasakan dan menemukan bentuk terakhir kemampuan menonjol melekat dalam diri seseorang inilah sejatinya jawaban dari pernyataan "kenalilah dirimu sendiri". Tidak semua orang dapat mengenali potensi dan kompetensi dirinya yang menonjol secara benar, sehingga terkadang memerlukan bantuan pakar psikholog untuk mengenalinya.

Tetapi saya mempunyai cara praktis dalam menilai diri sendiri. Aktivitas yang membuat hati saya senang mengerjakan, dan untuk itu saya bisa tenggelam dalam keasyikan dan sering menggerus waktu tidur saya tanpa terasa, di bidang inilah berarti saya dikaruniai bakat-bakat dan kemampuan yang menonjol. Saya yakin kalau seseorang mau mencebur total di bidang yang Tuhan telah bekalkan sejak lahir, dan telah diasahnya dalam pengalaman hidup sampai masa tertentu, jalan menuju sukses akan lebih mudah dikerjakan.

Ketika manusia bekerja sesuai dengan bakat dan kemampuan terakhir yang dimilikinya, daya-daya luar biasa terbangkitkan. Sesungguhnya setiap diri kita adalah mahluk yang luar biasa, memiliki daya-daya sukses luar biasa, masalahnya adalah ada yang bisa membangkitkan dan ada yang tetap tersimpan sebagai potensi. Mengamati kehidupan awal manusia dalam proses reproduksi, ternyata setiap diri kita terlahir di dunia pernah mengalami sukses luar biasa dalam sebuah kompetisi akbar. Dan hebatnya pemenangnya cuma satu dan sangat jarang lebih dari satu.Inilah sejatinya diri kita masing-masing.

Seperti dilaporkan dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences, hasil penelitian ilmuwan dari Universitas Warwick dan Universitas Birmingham, Inggris baru-baru ini. Dalam proses reproduksi ada sekitar 300 juta sel sperma aktif bertubrukan satu sama lain saat berenang menuju rahim (uterus), dan ternyata hanya 1 % dari sekitar 300 juta sperma yang berhasil "berenang" hingga ke rahim. Dari lusinan sel sperma yang berjuang menggapai indung telur ini, rata-rata hanya 1 sel saja yang sukses membuahi indung telur dan terjadilah proses reproduksi lebih lanjut sehingga terlahir seorang manusia.

Kesimpulannya adalah setiap manusia kalau mau berjuang sungguh-sungguh, ulet, tekun, dan tidak kenal menyerah (seperti ketika masih berujud sel dulu) akan sampai ke titik tujuan. Daya-daya untuk maju ini akan bekerja maksimal kalau bidang pekerjaan dijalani secara total. Pernah sukses dalam persaingan akbar mengungguli 300 juta pesaing, setiap manusia sejatinya siap mengulang sukses itu sekarang. Kuncinya adalah kenalilah dirimu sendiri!


H. Totok Daryanto, SE
sumber : malangpost(versi cetak)



Membahagiakan Orang Desa

18 oktober 2013

Ada yang terselip dalam berita besar penyelenggaraan pertemuan APEC belum lama ini di Bali yang menghabiskan uang rakyat (baca APBN) hingga setengah trilyun rupiah. Ada peristiwa "kecil" yang kurang diberitakan tetapi sebenarnya mempunyai dampak besar bagi bangsa Indonesia ketimbang peristiwa ketidakhadiran Presiden Obama. Dalam rangkaian APEC itu, dalam sebuah jamuan makan siang konfrensi Internasional Sustainable Development yang diikuti 400 peserta dari seluruh dunia, Bojonegoro dinyatakan sebagai peraih penghargaan Sustainable Development Inisiative award menyisishkan 6 nominator lainnya.

Menurut Suyoto Bupati Bojonegoro yang lebih akrab dipanggil Kang Yoto, kisah sukses daerah yang dipimpinnya mendapat penghargaan bergengsi dari lembaga dunia ini, diawali dari pengalaman buruknya pada tahun 2009 saat jalan aspal yang baru dibangun tidak lebih satu tahun mulai rusak, bahkan ada yang hilang dihempas banjir. Rakyat mulai tidak percaya, bahkan sebagian menuduh Pemkab Bojonegoro korup sehingga jalan yang dibangun cepat rusak.

Dalam kegelisahannya Bupati yang dikenal bersih ini suatu ketika menemukan jalan kecil terpaving di suatu desa walau kena banjir tetap utuh. Selanjutnya diperintahkannya PU bekerja sama dengan ITS melakukan riset dan percobaan, sehingga akhirnya diputuskan paving digunakan untuk semua jalan pedesaan. Pembangunan jalan dengan paving awalnya menggunakan model kontrak, lalu paving sharing, berbagi mesin paving sederhana, dan banyak inisiatif, masyarakat membeli, memasang dan merawat jalan paving sendiri.

Pavingisasi dengan teknologi yang mudah dikerjakan masyarakat desa sendiri pada akhirnya membangkitkan partisipasi masyarakat. Model pembangunan yang sangat ramah lingkungan, membangkitkan indek kebahagiaan masyarakat, mempercepat target konektifitas antar 28 kecamatan dan 430 desa (80% terkoneksi lebih baik), menumbuhkan kepercayaan publik, dan lebih sulit dikorupsi. Karena itulah Bojonegoro pantas pendapatkan penghargaan yang sangat bergengsi itu.

Problem pokok di desa seluruh Indonesia salah satunya adalah persoalan konektifitas yang diakibatkan oleh infrastruktur jalan yang buruk, berdebu di kala musim penghujan dan berlumpur ketika musim hujan. Dalam kata lain rakyat kita di desa tersiksa sepanjang tahun, mendorong rasa ketidakbetahan dan mempertebal keinginan urbanisasi. Akibatnya setiap tahun kota-kota di Indonesia bertambah sesak melebihi daya dukung kemampuan ekonomi, sosial, dan ekologinya. Hitung-hitungan matematikanya, kota-kota ditata seapik apa pun kalau lingkungan desa dibiarkan seperti itu maka akhirnya akan kandas juga dan negara kita akan menjadi negara yang tidak membahagiakan rakyatnya di mana pun berada.

Inilah salah satu pertimbangan perlunya disusun UU tentang Desa dipisahkan dari induknya UU tentang Pemda yang sekarang sedang digodok di DPR (penulis adalah Ketua Pansus RUU Pemda dan anggota Pansus RUU Desa). Di dalam UU Desa, selain mengatur soal masa jabatan dan kesejahteran kepala desa dan perangkat desa lainnya, hal yang paling pokok adalah pembangunan desa untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Desa-desa akan mendapat alokasi dari APBN/APBD setiap tahunnya sehingga diharapkan dapat diubah menjadi kawasan yang secara ekonomi, sosial, dan ekologi membahagiakan masyarakatnya.

Kita mungkin harus iri melihat desa-desa dibangun sedemikian rupa seperti di China dan Brazil, yang kurang dari 20 tahun yang lalu kondisinya tidak lebih baik dibanding Indonesia sebagai negara berkembang. Desa-desa menjadi lapisan pertama pendukung kemajuan ekonomi. Kisah sukses Bojonegoro memutus keterpencilan desa hendaknya menginspirasi para kepala daerah di seluruh Indonesia. Kita menyarankan di semua desa diterapkan model pembangunan partisipatif-sharing dan bukan model tender atau kontrak. Berbarengan dengan perbaikan infrastuktur dasar desa, harus pula dicari terobosan-terobosan cerdas untuk membangun ekonomi desa sesuai dengan karakteristik kondisi masing-masing. Salah satu saran penting, pola pertanian lahan sempit yang tidak efisien perlu diubah menjadi pola pertanian efisien dengan penggabungan lahan-lahan dalam skala ekonomi produktif.

UU Desa diharapkan dapat mengikat penyelenggara negara menyusun kebijakan terpadu yang membahagiakan orang desa. Kalau kehidupan di desa nyaman maka tidak sulit membangun kota-kota yang tertata dan nyaman bagi warganya. Inilah bagian dari mimpi-mimpi kita Indonesia di masa depan. Jangan terlalu lama mewujudkannya. Sepuluh tahun ke depan harus sudah kelihatan hasilnya. Bukankah China dan Brazil bisa melakukan, mengapa kita tidak?


H. Totok Daryanto, SE
sumber : malangpost(versi cetak)



Manusia Indonesia Jangan Mau Menganggur

06 oktober 2013

Hampir semua survei membuktikan di semua lapisan masyarakat Indonesia ketika ditanya isu apa yang paling menarik perhatian mereka, maka masalah pengangguran selalu berada pada ranking teratas, biasanya berdampingan dengan isu sembako dan isu korupsi. Seminggu yang lalu kolom ini bicara soal "memakmurkan rakyat" yang sejatinya pembicaraan dalam konteks isu sembako (lain kali kolom ini bicara isu korupsi insyaallah). Kali ini kita ingin mengangkat isu pengangguran ketika bangsa kita sebagian besar akan merayakan Idul Qurban karena ada kedekatan tematik.

Peristiwa sejarah yang di dalam tradisi Islam diperingati sebagai hari Idul Qurban, aslinya adalah peristiwa tauhid ketika Nabi Ibrahim diuji keimanannya. Dalam konteks sosial-ekonomi, Idul Qurban (yang satu rangkaian dengan ibadah haji) mempunyai relasi dengan tingkat kemampuan ekonomi orang perorang. Kewajiban haji dan berqurban adalah perintah wajib bagi orang kaya. Artinya, kalau bukan karena harta warisan, orang-orang yang mendapat perintah Qurban itu pasti orang-orang yang mapan ekonominya karena mempunyai pekerjaan atau profesi (dan bukan golongan pengangguran).

Jumlah manusia menganggur di negara kita masih banyak. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pengangguran di Indonesia di tahun 2013 masih sekitar 7,17 juta orang atau 5,92 persen dari jumlah angkatan kerja nasional 121,2 juta orang. Sementara hampir sekitar setengah juta sarjana lulusan perguruan tinggi yang mengganggur (persisnya 493.000 di tahun 2013). Menurut Tempo, setahun lalu angka pengangguran sarjana kita mencapai 1 juta orang. Jadi, kalau kita sebut sekitar 10% angka pengangguran di Indonesia adalah mereka yang lulusan perguruan tinggi rasanya tidak terlalu salah. Dari sepuluh penganggur ada satu orang yang sarjana.

Kita harus merasa prihatin melihat angka pengangguran di tanah air ini. Para sarjana yang menganggur ini tidak semuanya berasal dari keluarga kaya yang melihat pendidikan tinggi sebagai fungsi peningkatan kualitas kemanusiaan. Banyak di antaranya golongan ekonomi pas-pasan yang menjadi bertambah miskin ketika kemampuan ekonominya tersedot untuk menyekolahkan anak-anaknya di perguruan tinggi. Mereka sangat berharap kelulusan dari perguruan tinggi sebagai pemutus rantai kemiskinan. Ketika banyak sarjana baru menambah banyak deretan angka pengangguran, maka beban sosial ekonominya sangat berat atau mungkin lebih tepat disebut inilah tragedi kemanusiaan yang paling menyakitkan.

Tanpa harus berdebat keras kita dapat melihat struktur pengangguran di Indonesia bila tidak segera dicarikan solusinya akan membawa dampak buruk di masa depan. Pemerintah sendirian tidak akan mampu mengatasinya walaupun pemerintah tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya. Konstitusi memerintahkan tanggung jawab negara untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. Harus ada konsep besar yang mengintegrasikan kebijakan-kebijakan sektoral yang sebagian besar dikendalikan pemerintah, dengan peran serta swasta, dan kesadaran dari para penanggung sendiri (baca: para sarjana pengangguran itu).

Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang cukup, swasta bertanggung jawab mengambil inisiatif berdasarkan prinsip profesionalisme, dan para penanggung harus berani bertindak keluar dari jebakan perspektif. Jebakan perspektif itu adalah sebuah pengertian di mana seseorang karena kebiasaan atau nilai-nilai yang tertanam berperilaku tertentu. Misalnya kebiasaan mencari kerja sebagai pandangan hidup atau perilaku lulusan pendidikan yang dibentuk oleh budaya keluarga. Kebanyakan orang tua berpengharapan anak-anaknya kalau selesai pendidikan perguruan tinggi dapat 'mencari ' pekerjaan bukan 'menciptakan' lapangan pekerjaan. Inilah sumber pengangguran karena lapangan kerja sektor formal tidak mampu menyerap semua tamatan pendidikan. Penyebabnya bisa karena kombinasi antara pertumbuhan ekonomi yang kurang dan kualitas tamatan pendidikan tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja.

Sekarang marilah berpikir out of the box keluar dari jebakan perspektif. Karena pertumbuhan ekonomi nasional kurang dari kebutuhan untuk memperluas lapangan kerja di sektor formal, maka para lulusan perguruan tinggi kita harus berani menjadi wiraswasta dan sistem pendidikan bertanggung jawab untuk membekalinya. Kalau pendidikan nasional kita hanya berorientasi mengisi lapangan kerja sektor formal maka akan bertambah besar jumlah penganggur intelektual kita.

Jumlah wirausahawan nasional dewasa ini hanya 400 ribu orang. Idealnya agar bisa disebut sebagai negara maju, Indonesia harus memiliki 4,4 juta wirausahawan. Jadi masih kurang 4 juta. Dunia wirausaha masih sanggup menampung limpahan lulusan perguruan tinggi mungkin hingga dua dasa warsa ke depan. Jumlah setengah juta atau satu juta sarjana penganggur yang ada dewasa ini justru bisa diubah menjadi asset untuk mengembangkan dunia kewirausahaan kita. Pemerintah harus menyadari tanggung jawabnya untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan wirausahawan baru. Para sarjana penganggur harus dibangunkan motivasinya dan diubah pola berpikirnya agar berani menjadi wirausahawan.


H. Totok Daryanto, SE
sumber : malangpost(versi cetak)

Judul Berita