Pendidikan Gratis : Utopia ataukah Kenyataan?

23 september 2013

Pada beberapa waktu yang lalu, Malang Post mengulas pendidikan gratis yang digagas oleh Walikota Malang, Abah Anton Sejak era kemerdekaan, bangsa kita merindukan pendidikan gratis. Para pendiri bangsa ini juga mencita-ctakan pendidikan gratis bagi seluruh bangsa, dengan mengamanati negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Di era demokrasi langsung dan transparan dewasa ini, istilah "pendidikan gratis" telah menjadi kosakata yang akrab di dunia politik karena saking seringnya disebut dalam janji-janji politik. Melalui kolom ini kita ingin menggaris bawahi bahwa pendidikan gratis itu tidak serta merta hanya dilihat dari aspek "gratis"-nya saja tetapi juga harus ditempatkan dalam perspektif kualitasnya.

Bicara tentang kualitas pendidikan biasanya orang selalu tidak lupa menunjuk negara Finlandia, yang merupakan negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Seluruh elemen pendidikan disana dijamin dan dikontrol dengan baik. Guru menjadi pekerjaan yang terhormat karena harus melalui proses seleksi yang ketat dan mendapat tunjangan yang luar biasa. Seseorang hanya mampu menjadi guru jika telah mendapat gelas master dan merupakan lulusan terbaik di universitas terkemuka. Tidak hanya itu, suasana belajar dan mengajar di sekolah terasa santai sehingga membuat para siswa menikmati proses pembelajaran dengan baik. Jangan bertanya soal ujian nasional yang selalu menjadi langganan permasalahan tiap tahunnya di Indonesia. Finlandia menghapuskan istilah UN karena itu hanya akan membuat gap antara si pintar dan si bodoh. Semua siswa memiliki hak yang sama dalam pendidikan. Dan yang terakhir, kepedulian pemerintah pada sektor pembiayaan sekolah dan penumbuhan minat baca para siswa. Pemerintah menjadi penanggungjawab sekaligus pengawas dari sistem pendidikan di Negara tersebut untuk mensejahterahkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bagaimana wajah pendidikan bangsa kita?. Menurut hasil survey Political and Economic Risk Consultancy (PERC), menyebutkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia terburuk di kawasan Asia. Dari 12 negara yang disurvei oleh lembaga yang berkantor pusat di Hongkong ini, Korea Selatan dinilai memiliki sistem pendidikan terbaik, disusul Singapura, Jepang dan Taiwan, India, Cina, serta Malaysia. Indonesia menduduki urutan ke-12, setingkat di bawah Vietnam. Melihat kenyataan ini kita tidak boleh menutup mata, pasti ada permasalahan-permasalahan mendasar di bidang pendidikan nasional kita yang perlu dibenahi dan beraneka rupa.

Pemerintah tidak serta merta melepas tanggung jawab atas permasalahan yang ada karena alokasi dana pendidikan di APBN sebesar 20%. Rendahnya kualitas sarana fisik telah dibantu pemerintah melalui program pembangunan sekolah, kualitas guru telah ditunjang melalui program pelatihan, kesejahteraan guru difasilitasi melalui sertifikasi guru, pemerataan kesempatan pendidikan dengan munculnya pengiriman guru ke pelosok negeri, dan yang tak kalah pelik masalah mahalnya biaya pendidikan.

Tetapi pengalokasiaan anggaran pendidikan di dalam APBN sebesar 20% ternyata menurut bank dunia hanya mencakup 62,8% dari keperluan dan penyelenggaraan pendidikan nasional. Padahal pada saat yang sama pemerintah India telah dapat menanggung pembiayaan pendidikan 89%. Untuk menutup kekurangan penganggaran sebesar 37,2%, pendidikan Indonesia masih melakukan penarikan kepada siswa yang pada akhirnya tetap akan membebani siswa. Kenyataan ini tidak sesuai dengan Permendikbud No 60 tahun 2011 yang menjelaskan bahwa sekolah dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap orang tua peserta didik. Jika kemudian sekolah memungut kepada orang tua siswa, maka sekolah telah melanggar aturan tersebut. Pada akhirnya permasalahan ini menjadi kompleks untuk dipecahkan dan mimpi akan pendidikan gratis hanya menjadi hal yang utopis semata.

Keseriusan pemerintah Kota Malang untuk menerapkan pendidikan gratis SD dan SMP ditunjukkan dengan telah disetujuinya tambahan anggaran sebesar Rp12 milyar dalam APBD Perubahan beberapa waktu yang lalu. Memperhatikan laporan Bank Dunia yang masih sekitar 37,2% kekurangan anggaran pendidikan nasional kita, nampaknya masih harus dicari sumber-sumber lain di luar APBD atau APBN untuk menutupnya. Kita menunggu terobosan-terobosan Walilkota baru untuk mengatasi persoalan biaya pendidikan ini. Perlu ada kepiawaian khusus untuk dapat meraih CSR dari BUMN maupun dari perusahaan swasta lainnya, dan juga menggerakkan potensi lokal, agar tersedia dana yang cukup untuk mewujudkan pendidikan SD dan SMP gratis di Kota Malang. Cara-cara konvensional hanya mengandalkan APBD atau APBN pasti belum cukup.
H. Totok Daryanto, SE
sumber : malangpost(versi cetak)



Selamat Abah Anton, Walikotaku yang Baru

13 september 2013

Jumat (13/09) lalu, Arema memiliki gawe besar. Pelantikan Mochammad Anton dan Sutiaji sebagai Walikota dan Wakil Walikota Malang periode 2013-2018 menjadi momentum keabsahan pesta demokrasi yang digelar pada bulan Mei 2013. Kepada walikota baru yang biasa dipanggil Abah Anton dan wakilnya, kita ingin ikut memberikan ucapan selamat disertai harapan semoga sukses memimpin masyarakat Kota Malang. Kita juga ingin memberikan makna kepada ucapan selamat itu dengan melampirkan catatan-catatan khusus agar dapat dibuka kembali di masa datang sebagai kenangan yang terdokumentasi.

Catatan khusus kita yang pertama, pasangan Abah Anton-Sutiaji adalah pemenang Pilkada Kota Malang dengan perolehan suara 40% lebih. Artinya ada sebagian besar masyarakat (sekitar 60%) yang tidak memilih Abah Anton. Memahami pemilu sebagai proses pembelajaran demokrasi, rasionalisasi angka-angka dukungan tidak dipandang sebagai perbandingan lurus bilangan matematika dalam satuan jumlah manusia yang pro dan kontra, tetapi sekedar cara atau metode kesepakatan untuk menseleksi pemimpin. Ketika pasangan Abah Anton-Sutiaji unggul dalam Pilkada, apalagi sudah dilantik, maka angka-angka tadi harus dibaca dalam billangan utuh 100% masyarakat Kota Malang. Abah Anton harus dapat menjadi pemimpin dari seluruh masyarakat Kota Malang, dia tidak boleh menjalankan kepemimpinan yang membeda-bedakan kelompok pendukung, dan non-pendukung. Demikian pula masyarakat Kota Malang secara keseluruhan, harus menempatkan Abah Anton-Sutiaji sebagai pemimpin barunya dan memberikan dukungan penuh agar membawa kemanfaatan optimal bagi seluruh masyarakat Kota Malang. "

Catatan khusus kedua, dalam berbagai kesempatan di masa kampanye Abah Anton, ia berjanji akan mengurai kemacetan, mengatasi banjir, mengembalikan kejayaan masa lalu Kota Malang yang dikenal kota indah, dan membenahi infrastruktur kota lainnya dalam menunjang kesejahteraan masyarakat. Kita ingatkan kembali janji-janji ini karena di dalam sumpah jabatan walikota disebutkan : "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. (UU No 32/2004, pasal 110).

Catatan khusus ketiga, kita ingin memberikan sumbang saran untuk memenuhi janji-janji kampanye tersebut. Mengurai kemacetan pada hakekatnya adalah mengotak-atik perbandingan volume infrastruktur jalan dengan volume beban yang menggunakan jalan itu. Maka, perlu segera direalisasikan ketersediaan sarana transportasi massal yang murah, mudah, dan nyaman sehingga langsung akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang tidak perlu. Penataan fugsi-fungsi jalan sesuai dengan peruntukannya (pejalan kaki, sepeda ontel, sepeda motor, mobil kelas sedang, mobil angkutan berat) harus benar-benar dipikirkan. Dalam hal mengatasi banjir, pemerintah kota yang sebelumnya tentu sudah memiliki master plan, dalam pelaksanaan membutuhkan solusi perbaikan. Namun Walikota baru bisa melakukan perbaikan-perbaikan master plan bila dipandang perlu. Banjir di kota pada umumnya akibat curah hujan sesaat yang tidak dapat ditampung oleh saluran air, dan penyerapan tidak berfungsi optimal. Juga dikarenakan banjir kiriman dari hulu akibat pendangkalan atau penyempitan sungai. Masalah-masalah teknis ini segera menunggu uluran tangan dingin Walikota. Kita juga ingin mengingatkan masyarakat punya tanggung jawab ikut serta mengatasi persoalan banjir. Misalnya, kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan harus dihentikan.

Catatan khusus keempat tentang mimpi-mimpi kita bersama untuk menemukan kembali keindahan Kota Malang. Kita ingin di kota ini terdapat banyak taman kota dan banyak pohon-pohon rindang, untuk mengurangi dampak pembakaran CO2 yang kian meningkat. Kita ingin Malang yang sejuk dan bersih udaranya. Bangunan-bangunan peninggalan masa lalu yang membentuk identitas Malang perlu dipertahankan. Fasilitas publik diperbaiki dan selalu bersih. Pendek kata kita ingin Kota Malang kembali menjadi tujuan wisata yang memuaskan hasrat menikmati suasana kota lama yang anggun, dan membuat betah serta ingin kembali.

Catatan khusus kelima adalah kota ini telah berkembang menjadi kota pendidikan yang menonjol di tanah air. Setiap memasuki tahun ajaran baru, menjadi pemberitaan di media massa lokal terkait membludaknya jumlah mahasiswa yang mendaftarkan dirinya ke perguruan tinggi di kota ini. Menurut data yang dihimpun oleh Malang Corruption Watch (MCW) terdapat 367 kasus soal pendidikan yang dilaporkan masyarakat. Keluhan masyarakat terkait dengan pendidikan didominasi oleh permasalahan biaya. Menjadi tugas besar kita semua untuk urun rembuk terkait dengan permasalahan pendidikan yang telah menjadi amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Perlu formula terbaik untuk membuat pendidikan yang menjadi kebutuhan bangsa ini menjadi pendidikan yang mudah diakses oleh seluruh elemen masyarakat tanpa harus menggadaikan kualitas yang melekat didalamnya.

Kerjaku adalah ibadahku seharusnya menjadi komitmen yang ditunjukkan pemimpin-pemimpin kita dalam membawa Kota Malang menuju lebih baik. Hantaran doa dalam nuansa pelantikan di balai kota semoga terus tercurah bagi kita semuanya. Catatan kecil ini menjadi pengharapan kita semua untuk dapat diwujudkan, sehingga jika menjadi kenyataan, bukan tidak mungkin kiprah Abah Anton dan wakil dapat bersanding dengan kepopuleran Walikota Surabaya (Risma) dan Gubernur Jakarta (Jokowi).


H. Totok Daryanto, SE
sumber : malangpost(versi cetak)



"Dewi Keadilan Bukalah Matamu"

07 september 2013

Media lokal di Malang beberapa hari yang lalu memberitakan beberapa kepala desa diperiksa Kejaksaan berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pelaksanaan program persertifikasian tanah rakyat secara gratis atau yang sering disebut PRONA. Saya tercenung membaca berita itu, ingatan saya segera tertuju kepada kegiatan kunker yang saya lakukan di Desa Lebakharjo, Kecamatan Ampel Gading, di awal pekan ini. Di dusun Licin yang memiliki pantai indah di pesisir selatan pulau Jawa itu, sambil menikmati ikan bakar segar ketika sedang makan bersama warga dusun Licin dan Pak Kades, terjadilah dialog soal PRONA sebagai berikut.

Warga dusun: "Bapak DPR dan Bapak Kepala Desa, yang kami perlukan mendesak sekarang ini adalah persertikasian tanah-tanah kami. Kami khawatir, semakin lama tanah-tanah kami tidak bersertifikat akan semakin pelik urusannya dan mudah menimbulkan salah paham di antara warga. Mohon PRONA dijalankan di dusun kami."

Kepala Desa: "Pokoknya saya tidak berani menjalankan PRONA. Sudah banyak teman-teman kami yang masuk penjara karena melaksanakan PRONA. Program ini gratis, karena itu rakyat tidak boleh dipungut biaya. Tetapi untuk melaksanakannya harus dibentuk tim atau panitia di tingkat desa, tidak mungkin Kepala Desa mengerjakannya sendiri. Persoalan tanah sangat vital dan sensitif, harus dikerjakan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi."

Pak Kepala Desa yang berstatus Plt karena menggantikan Kepala Desa terpilih yang mengundurkan diri itu, dalam dialog tersebut saya lihat benar-benar menunjukkan wajahnya yang serius dan menyimpan kesedihan yang sangat dalam. Mungkin di dalam dadanya sedang terjadi konflik batin yang hebat, di satu pihak ingin menolong rakyatnya dan di lain pihak bayangan jeruji penjara yang pengab mengurungkan niat baiknya.

Sebenarnya di dalam dialog tersebut muncul pula usulan-usulan sebagai solusi, warga pada umumnya mau memberikan iuran ala kadarnya untuk operasional tim di tingkat desa. Namun Kepala Desa tetap tidak berani karena menurut UU Tipikor (UU No. 20 tahun 2001), iuran semacam ini bisa dikategorikan suap atau gratifikasi dan ada ancaman pidananya. Kepala desa yang terjerat kasus PRONA di Indonesia jumlahnya ribuan baik yang sudah diputus maupun yang masih dalam proses hukum.

Program pensertifikatan massal tanah-tanah penduduk pedesaan ini sudah dilaksanakan pemerintah melalui anggaran APBN sejak tahun 1981. Namun hingga tahun 2013 ini tanah bersertifikat di kabupaten-kabupaten di Jawa baru mencapai angka sekitar 30%, apalagi di kabupaten-kabupaten di luar Jawa. Jadi sesungguhnya, program pensertifikatan model PRONA ini harus terus dijalankan dan bahkan perlu dipercepat.

Trend kepala desa tersangkut kasus PRONA yang semakin meningkat, pasti akan berpengaruh terhadap pelaksanaan program PRONA. Pilihan Kades Lebakharjo yang sangat rasional untuk tidak menjalankan PRONA bisa jadi akan menjadi sikap umum para kepala desa. Bila tidak ada kearifan pemerintah untuk menyempurnakan penganggaran program PRONA, dan tidak ada kearifan hukum dalam menangani kasus PRONA, program nasional di bidang pertanahan ini bisa tamat riwayatnya.

Mengamati dengan seksama rincian penganggaran PRONA dan pelaksanaannya, kita dapat mengamati bahwa hampir mustahil program tersebut bisa sukses tanpa keterlibatan tim di tingkat desa yang sudah pasti memerlukan dana operasional. Bagi desa yang kaya, anggaran tim desa tersebut bisa dialokasikan dari kas desa. Tetapi bagi kebanyakan desa pada umumnya, operasional tim desa tersebut harus dicarikan biaya dari luar kas desa. Di sinilah masalahnya, ketika kearifan lokal membuat kesepakatan secara sukarela misalnya memungut jumlah biaya tertentu sebagai biaya operasional tim Prona di tingkat desa, apalagi kalau kesepakatan itu dilegalisasi menjadi keputusan desa yang ditandatangani kepala desa, maka di kemudian hari bisa menjadi temuan yang menjerat para kepala desa sebagai menerima suap atau gratifikasi.

Ada dua catatan penting berkenaan dengan kasus-kasus pidana yang menimpa para kepala desa akibat melaksanakan program PRONA. Catatan pertama, selain memang ada para kepala desa yang menunggangi program PRONA untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain (mereka ini layak dihukum), tetapi banyak pula para kepala desa yang didasari niat baik menolong rakyatnya pada akhirnya berurusan dengan masalah hukum.

Bagi para kepala desa yang disebut terakhir ini, hati kecil kita ingin mengatakan "Dewi Keadilan hendaknya membuka penutup matanya." Memang dalam lambang-lambang keadilan, Dewi Keadilan selalu digambarkan sebagai seorang wanita yang memegang timbangan dan sebilah pedang dengan mata tertutup. Tetapi perlu diketahui suatu ketika Dewi Keadilan berdiri tanpa penutup mata seperti bisa ditemukan di atas gedung pengadilan Old Bailey di London. Di dalam sejarah Islam, Khalifah Umar juga pernah membuat pengecualian dalam penerapan hukum potong tangan ketika ada kondisi-kondisi tertentu sebagai pertimbangan.

Catatan penting kedua, ke depan program PRONA harus disempurnakan dari sisi struktur penganggarannya. Tim PRONA di tingkat desa harus dianggarkan dalam APBN atau melalui APBD dalam bentuk anggaran penyertaan daerah. Dengan demikian tidak ditemukan alasan agar Dewi Keadilan membuka penutup matanya. Kita ingin hukum ditegakkan tanpa pandang bulu tetapi harus disertai prasyarat-prasyarat yang mendukungnya. Mari kita berpihak pada kepentingan rakyat yang merindukan ketenangan batin, di antaranya dengan memberikan sertifikat atas hak-hak tanah yang mereka miliki. Program PRONA harus berhasil tanpa menyisakan korban-korban yang tidak perlu.
H. Totok Daryanto, SE
sumber : malangpost(versi cetak)

Judul Berita